Premium Dicabut, Nelayan Sulit Akses BBM Bersubsidi

 

TAK MELAUT: Terlihat sejumlah kapal milik nelayan terparkir di bibir Pantai Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Rabu (13/07/2022). Photo: Istimewa


BisnisNTB,Mataram-Sulitnya para nelayan mendapat akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga mengadu ke Ombudsman, mendapat tanggapan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB. 


Mereka mengadu soal dugaan administrasi pembuatan kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang tak kunjung dicetak. Serta sulitnya mengakses BBM bersubsidi dengan dugaan penyelewengan BBM bersubsidi dan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang kurang. 


"Soal kuota BBM bersubsidi ini kan ditentukan oleh Pertamina, kita hanya usulkan dari Kabupaten/Kota," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim, Rabu (13/07/2022). 


Muslim menerangkan, hampir 80 persen nelayan di Pulau Lombok yang notabene menggunakan BBM jenis Premium. Untuk pengajuan kuota BBM bersubsidi ke Pertamina dilakukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk dikomunikasikan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). 


"Faktanya dilapangan BBM jenis Premium sudah hilang sehingga beralih ke Pertalite," katanya. 


Menurut Muslim, dengan adanya penyesuaian regulasi di tingkat pusat justru menyulitkan kebutuhan masyarakat. Dimana yang mendapat BBM subsidi adalah jenis Solar. Sementara nelayan tidak pakai Solar karena jenis kapal kecil, lain halnya pengusaha ikan dengan kapal kapasitas besar menggunakan Solar. 


"Kita sudah lapor ke KKP RI untuk mempertimbangkan pola subsidi, dari yang awalnya Premium terus hilang beralih ke Pertalite. Sekarang untuk beli atau dapat Pertalite saja susah," bebernya. 


Disamping itu, kegunaan SPBN yang seharusnya mempermudah kebutuhan nelayan kondisinya sangat memprihatinkan bahkan tak berfungsi optimal. 


"Salah satunya di Ampenan, Pelangan dan  beberapa titik lainnya. Kenapa ini tak bisa berfungsi optimal? Karena stok yang disediakan juga terbatas berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan Pertamina," terang Muslim. 


Pada kesempatan itu, Muslim berharap ada dukungan lebih dari OPD terkait yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB untuk memberikan justifikasi yang klir terkait hulu dan hilirnya sebagai garda terdepan dalam melobi penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan. 


"Kalau kita kan (Dislutkan, red) soal kebutuhan," tambahnya. (DW)