BisnisNTB - Dengan kenaikan harga BBM yg melambung ini maka harga satuan pemerintah juga harus di sesuaikan dan atau di rubah,karena dampaknya sangat signifikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Demikian ditegaskan Mantan Ketua HIPMI NTB,Sawaludin saat memberikan keterangan persnnya,Minggu malam (4|9).
" Dampak kenaikan harga BBM sangat besar,maka pengusaha khususnya kontraktor berhati-hati," tegasnya.
Menurutnya jangan sampai ini dengan adanya kenaikan harga BBM menjadi penyebab kontraktor masuk bui semua,karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan akibat dari kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan harga material di lapangan .
Maka tentu kehati-hatian sangat perlu karena rawan sekali menjadi jeratan hukum para pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Maka harus ada penyesuaian dalam bentuk adendum atau apalah namanya biar semua aman dan nyaman serta terlindungi.
" Bagi kontraktor yang sudah berkontrak dan dalam proses pelaksanaan harus segera lakukan adendum dan yang belom maka harus ada penyesuaian harga satuan," ujarnya.
Oleh karena itu, Sawaluddin meminta kepada pemerintah harus bijak menyikapi persoalan ini, jangan sampai ini jadi jebakan batman bagi para pelaku usaha atau rekanan pemerintah.
Begitu juga pemerintah harus segera mengambil sikap , salah satu caranya adalah dengan melakukan adendum perubahan harga satuan pemerintah akibat kenaikan harga BBM ini, dan melakukan adendum bagi rekanan yang sudah berkontrak dengan mengacu pada harga satuan pemerintah yang baru akibat penyesuaian kenaikan harga BBM.
" Jangan sampai adanya jebakan batman dibalik adanya kenaikan harga BBM ini bagi pengusaha atau kontraktor,sehingga pemerintah segera mengambil sikap," tandasnya. (BS1)
